Anggaran Dasar TIM

ANGGARAN DASAR

TAMAN ISKANDAR MUDA

MUKADDIMAH

 

Bismillahirrahmanirrahim

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA

 

Bahwa sesungguhnya segenap Warga Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara, dan UUD 1945. Sesungguhnya pula segenap Warga Negara Republik Indonesia bekewajiban memupuk dan memelihara semangat kekeluargaan, sebagai salah satu wujud peransertanya dalam pembangunan nasional. Untuk itu sejak tanggal 24 Agustus 1950, keluarga besar masyarakat Aceh yang bermukim di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, selaku Warga Negara Republik Indonesia terpanggil untuk menghimpun diri dalam satu wadah organisasi yang bernama Taman Iskandar Muda .

Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan, Taman Iskandar Muda merupakan wadah musyawarah dan penyalur aspirasi masyarakat Aceh yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Dalam menjalankan perannya, Taman Iskandar Muda menghimpun sumbangan pikiran, daya dan dana dalam upaya untuk menunjang pembangunan Indonesia pada umumnya dan Nanggroe Aceh Darussalam serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya pada khususnya.

Demi terciptanya tujuan dan cita-cita dimaksud, Taman Iskandar Muda berusaha memajukan kesejahteraan serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakart Aceh yang beraqidah Islamiah dalam rangka membangun Indonesia seutuhnya.

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Pasal 1

 

(1) Organisasi ini bernama TAMAN ISKANDAR MUDA, disingkat TIM.

(2) Taman Iskandar Muda didirikan pada tanggal 24 Agustus 1950 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

(3) Taman Iskandar Muda berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(4) Taman Iskandar Muda mempunyai lambang yang terdiri dari rencong, kupiah meukutop, bintang, rangkaian bungong jeumpa serta dilingkari tulisan Taman Iskandar Muda Jakarta.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 2

 

(1) Taman Iskandar Muda berdasarkan Aqidah Islamiah.

(2) Taman Iskandar Muda bersifat kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

 

Taman Iskandar Muda bertujuan :

a. terwujudnya persatuan anggota masyarakat Aceh yang selalu beriman dan bertaqwa;

b. terbentuknya semangat ukhuwah dan rasa tolong menolong antar sesama warga Masyarakat Aceh;

c. terpelihara dan berkembangnya kebudayaan Aceh;

d. terpupuknya rasa solidaritas dalam upaya menigkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; dan

e. menunjang usahapembangunan nasional khususnya pembangunan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (baldatun thaibatun wa rabbul ghafuur).

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Taman Iskandar Muda berusaha :

a. memperdalam kesadaran beragama Islam beserta pengamalannya di kalangan anggota;

b. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kekeluargaan, seperti keurija udep dan keurija mate serta peringatan hari-hari besar Islam;

c. melakukan apresiasi terhadap kebudayaan Aceh;

d. mengusahakan fasilitas pendidikan bagi anggota dan menyelenggarakan berbagai kegiatan penelitian serta pengkajian;

e. memberikan sumbangan pikiran, moril dan materil demi kemajuan Nanggroe Aceh Darussalam serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya; dan

f. melakukan penghimpunan dana dan usaha–usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taman Iskandar Muda.

BAB IV

KENGGOTAAN

Pasal 5

 

(1) Anggota Taman Iskandar Muda terdiri dari :

a. Anggota Biasa;

b. Anggota Luar Biasa; dan

c. Anggota kehormatan.

(2) Syarat-syarat, hak dan kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

 

(1) Organisasi Taman Iskandar Muda secara vertikal terdiri dari :

a. Organisasi Tingkat Pusat;

b. Organisasi Tingkat Cabang; dan

c. Organisasi Tingkat Ranting.

(2) Kepengurusan Organisasi Tingkat Pusat terdiri dari :

a. Dewan Penasehat;

b. Majelis Mufakat; dan

c. Pengurus Pusat.

(3) Kepengurusan Organisasi Tingkat Cabang terdiri dari :

a. Badan Penasehat; dan

b. Pengurus Cabang.

(4) Kepengurusan Organisasi Tingkat Ranting terdiri dari :

a. Penasehat; dan

b. Pengurus Ranting.

 

Pasal 7

Dewan Penasehat merupakan lembaga penyantun yang memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengurus Pusat, secara lisan maupun tertulis, baik diminta atau tidak.

Pasal 8

Majelis Mufakat merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan organisasi sehari-hari.

Pasal 9

Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi Taman Iskandar Muda, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalannya organisasi serta mewakili TIM, baik ke dalam maupun keluar.

Pasal 10

(1) Cabang dibentuk berdasarkan wilayah kecamatan dengan ketentuan telah memenuhi sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) orang anggota atau 50 (lima puluh) kepala keluarga.

(2) Apabila dalam sebuah kecamatan, jumlah anggotanya tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota di wilayah kecamatan tersebut bergabung dengan Cabang terdekat.

Pasal 11

(1) Ranting dapat dibentuk berdasarkan wilayah kelurahan atau gabungan beberapa wilayah kelurahan terdekat, dengan ketentuan telah memenuhi sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) anggota atau 20 (duapuluh) kepala keluarga.

(2) Pembentukan Ranting diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang yang membawahi Ranting tersebut.

 

BAB VI

ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 12

Taman Iskandar Muda memiliki 2 (dua) pilar organisasi pendukung, yang terdiri dari organisasi-organisasi lokal dan organisasi-organisasi sektoral.

Pasal 13

Organisasi Lokal adalah organisasi masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya yang bersifat kekeluargaan, berdasarkan kesamaan wilayah asalnya di Nanggroe Aceh Darussalam dari setiap Kabupaten/Kota, yang diakui, dan mendaftarkan dirinya kepada Taman Iskandar Muda.

Pasal 14

Organisasi Sektoral adalah organisasi yang dibentuk oleh keluarga besar masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya berdasarkan kesamaan aspirasi, profesi, dan misi, yang diakui dan mendaftarkan dirinya kepada Taman Iskandar Muda.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 15

 

Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan melalui :

a. Musyawarah Besar;

b. Rapat Kerja; dan

c. Rapat-rapat.

Pasal 16

(1) Musyawarah Besar merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan 4 (empat) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Cabang TIM.

(2) Musyawarah Besar berwenang untuk:

a. menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga;

b. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi;

c. memilih dan menetapkan Formatur yang bertugas menyusun kepengurusan Organisasi;

d. menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda; dan

e. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 17

(1) Rapat Kerja Taman Iskandar Muda dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

(2) Rapat Kerja Taman Iskandar Muda diadakan untuk:

a. menetapkan Program Kerja Organisasi;

b. mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja; dan

c. membahas permasalahan organisasi lainnya.

(3) Rapat Kerja Taman Iskandar Muda diadakan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dan dihadiri oleh:

a. Pengurus Pusat Paripurna;

b. unsur Cabang;

c unsur Dewan Penasehat;

d. unsur Majelis Mufakat; dan

e. unsur Pengurus Organisasi Lokal dan Organisasi Sektoral.

Pasal 18

(1) Rapat Majelis Mufakat diselenggarakan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Majelis Mufakat dapat mengundang unsur-unsur kepengurusan Taman Iskandar Muda untuk menghadiri Rapat Majelis Mufakat sesuai dengan kebutuhan.

(3) Setiap komponen kepengurusan Taman Iskandar Muda wajib hadir apabila sewaktu-waktu diundang oleh Majelis Mufakat.

 

Pasal 19

 

Rapat Pengurus Pusat terdiri dari:

a. Rapat Pengurus Pusat Paripurna yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam setahun untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja; dan

b. Rapat Pengurus Pusat Harian yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali, yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan, di luar yang menjadi kewenangan Musyawarah Besar Taman Iskandar Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 20

(1) Musyawarah Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Cabang yang diadakan 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas permintaan sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota TIM Cabang yang bersangkutan.

(2) Musyawarah Cabang berwenang untuk:

a. memilih dan menetapkan Formatur yang bertugas menyusun kepengurusan Organisasi Tingkat Cabang;

b. menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang;

c. menetapkan Program Kerja Organisasi tingkat Cabang; dan

d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 21

Rapat Pengurus Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas penyelenggaraan organisasi di tingkat Cabang.

BAB VIII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Musyawarah dan rapat-rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang berhak menghadiri Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut.

Pasal 23

 

Apabila peserta yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, jika sampai waktu yang telah ditentukan tersebut kuorum belum juga terpenuhi, maka dalam hal ini penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat tersebut adalah sah.

Pasal 24

Pengambilan keputusan pada asasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu tidak dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 25

 

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari :

a. uang pangkal dan iuran anggota ;

b. sumbangan – sumbangan;

c. Zakat, Infaq dan Shadaqah;

d. Hibah, Wakaf dan Wasiat; dan/atau

e. hasil usaha dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

 

(1) Organisasi ini dapat dibubarkan atas permintaan dan persetujuan tertulis 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota terdaftar serta disalurkan melalui Musyawarah Besar yang diselenggarakan khusus untuk itu.

 

(2) Bila organisasi ini dibubarkan segala kekayaan dilimpahkan kepada badan-badan amal yang bekerja untuk Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

 

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27

 

(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Musyawarah Besar atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Peserta Musyawarah Besar.

(2) Pengajuan usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Cabang TIM dan harus diterima oleh sekretariat Pengurus Pusat TIM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Besar TIM diselenggarakan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

 

Segala hal yang belum termasuk dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Anggaran Dasar Taman Iskandar Muda ini disempurnakan kembali dan disahkan oleh Musyawarah Besar XVII, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Juli 2008

 

Anggaran Rumah Tangga TIM

ANGGARAN RUMAH TANGGA

TAMAN ISKANDAR MUDA

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

 

Pengertian Anggota terdiri dari:

a. Anggota Biasa adalah warga Masyarakat Aceh dan mereka yang karena perkawinan sebagai Isteri/Suami anggota Masyarakat Aceh serta anak keturunannya yang mempunyai hubungan darah;

b. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan anggota masyarakat Aceh serta mereka yang lahir, dibesarkan atau pernah menetap di Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Aceh;

c. Anggota Kehormatan adalah orang-orang tertentu yang pernah berjasa atau bersimpati kepada kepentingan perjuangan serta pembangunan untuk mencapai kemajuan lahiriah dan bathiniah warga masyarakat Aceh dan/atau Nanggroe Aceh Darussalam.

 

Pasal 2

Persyaratan Anggota terdiri dari:

 

a. Syarat-syarat Anggota Biasa :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang beraqidah Islamiyah dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1); dan

2. berdomisili tetap di Jakarta dan sekitarnya.

b. Syarat-syarat Anggota Luar Biasa :

1. memenuhi persyaratan untuk Anggota Luar Biasa, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan

2. menyatakan kesediaannya untuk menjadi Anggota Luar Biasa.

c. Syarat-syarat Anggota Kehormatan :

1. memenuhi persyaratan untuk Anggota Kehormatan, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3); dan

2. menyatakan kesediaannya untuk menjadi Anggota Kehormatan.

 

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota adalah sebagai berikut:

 

a. Setiap Anggota berhak:

1. mendapatkan perlindungan dan bantuan dari organisasi dalam bidang kemasyarakatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan;

2. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;

3. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran secara lisan atau tulisan; dan/atau

4. memilih dan dipilh serta menduduki jabatan dalam kepengurusan di semua tingkatan bagi anggota biasa.

 

b. Setiap Anggota berkewajiban:

1. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta nilai-nilai luhur budaya Aceh;

2. mentaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Organisasi lainnya;

3. membantu pengurus di semua tingkatan untuk melaksanakan seluruh program dalam rangka 4. mencapai tujuan organisasi; dan

5. membayar uang pangkal dan iuran anggota bagi anggota biasa yang mampu.

 

Pasal 4

 

(1) Kenggotaan berakhir, apabila:

a. meninggal dunia;

b. minta berhenti atas kehendak sendiri;

c. diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang pelak-sanaannya diatur oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda; dan/ atau

d. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dapat membela diri pada Musyawarah Besar, secara tertulis dan/atau lisan, dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.

BAB II

MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH CABANG

Pasal 5

 

(1) Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dan untuk pelaksanaannya Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dapat membentuk Panitia Musyawarah Besar.

(2) Panitia Musyawarah Besar bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda.

 

Pasal 6

(1) Musyawarah Besar dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan.

(2) Peserta memiliki hak suara, dalam pengertian hak untuk memilih, dipilih, dan hak bicara untuk menyampaikan pendapat.

(3) Peninjau hanya memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat.

(4) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.

(5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Dewan Penasehat memiliki 2 (dua) suara;

b. Majelis Mufakat memiliki 2 (dua) suara;

c. Pengurus Pusat diwakili oleh semua Pengurus Pusat Harian, yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara;

d. Setiap Cabang memiliki 3 (tiga) suara;

e. Organisasi Lokal Tingkat Kabupaten memiliki 1 (satu) suara.

 

(6) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unsur yang mewakili Organisasi Tingkat Pusat, Utusan Cabang, Organisasi Lokal, dan Organisasi Sektoral, yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus Pusat TIM.

 

Pasal 7

(1) Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

 

(2) Terhadap Cabang yang belum menyelenggarakan Musyawarah Cabang, setelah 3 (tiga) bulan masa kepengurusan berakhir maka Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda berhak mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang dimaksud.

 

(3) Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari:

a. Badan Penasehat;

b. Pengurus Cabang; dan

c. Anggota.

 

(4) Anggota yang dapat dipilih dan memilih adalah anggota yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah dan tercatat sebagai Anggota Cabang yang bersangkutan.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 8

Dewan Penasehat merupakan fungsionaris Masyarakat Aceh dan mantan Ketua Umum Taman Iskandar Muda, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh formatur dengan memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Aceh.

Pasal 9

(1) Majelis Mufakat merupakan perwakilan dari komponen-komponen Masyarakat Aceh, yang terdiri dari unsur-unsur Ulama, Cendekiawan, Usahawan, Budayawan, Wanita, Pemuda, dan unsur-unsur lainnya, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh formatur.

 

(2) Pengurus Majelis Mufakat terdiri dari:

a. Ketua dan seorang atau lebih Wakil Ketua;

b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris; dan

c. Anggota.

(3) Majelis Mufakat mempunyai tugas dan wewenang:

 

a. mengawasi kebijakan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dalam melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan keputusan Mubes lainnya;

b. memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dalam pengisian lowongan kepengurusan antar waktu;

c. menegur Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda apabila dipandang nyata – nyata telah menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TIM; dan/atau

d. dapat mengamandemen atau membatalkan keputusan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TIM.

 

Pasal 10

(1) Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pusat Harian dan Pengurus Pusat Paripurna.

(2) Pengurus Pusat Harian terdiri dari :

a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua;

b. Sekretaris Umum dan beberapa Sekretaris;

c. Bendahara Umum dan seorang atau lebih Bendahara; dan

(3) Pengurus Pusat Paripurna terdiri dari Pengurus Harian, Fungsionaris Bidang-bidang, dan Fungsionaris Badan.

(4) Pengurus Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

 

a. Menjalankan tugas organisasi baik ke dalam maupun ke luar;

b. Memberikan bimbingan dan pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan;

c. Menetapkan ketentuan yang belum diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Mengelola keuangan dan kekayaan organisasi termasuk Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf, Wasiat, dan lain lain termasuk mendirikan Badan Usaha;

e. Menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi lain dalam upaya mencapai tujuan organisa-si; dan

f. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar Taman Iskandar Muda.

 

Pasal 11

 

(1) Pengurus Cabang terdiri dari:

a. Badan Penasehat;

b. Ketua dan Wakil Ketua;

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;

d. Bendahara dan Wakil Bendahara; dan

e. Seksi-seksi.

(2) Badan Penasehat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

(3) Pembentukan Cabang dan pengesahan Pengurus Cabang ditetapkan dengan keputusan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda.

(4) Pengurus Cabang berkewajiban menyusun program kerja dan melaporkan segala pelaksanaan kegiatan kepada Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda secara berkala.

Pasal 12

(1) Pengurus Ranting terdiri dari Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.

(2) Pembentukan pengurus Ranting diatur lebih lanjut oleh rapat pengurus Cabang yang bersangkutan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di tingkat Ranting.

Pasal 13

Pengisian lowongan kepengurusan antar waktu, baik karena berhalangan tetap maupun karena mengundurkan diri atau karena alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan:

 

a. Keputusan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda untuk Organisasi Tingkat Pusat, dengan persetujuan Majelis Mufakat.

b. Keputusan Pengurus Cabang untuk pengurus Tingkat Cabang dengan mempertimbangkan saran Badan Penasihat dan atas persetujuan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda;

c. Keputusan Ketua Ranting untuk pengurus Tingkat Ranting dengan mempertimbangkan saran Penasehat dan atas persetujuan Pengurus Cabang.

 

Pasal 14

Kepengurusan tidak boleh dirangkap, baik internal Pengurus Organisasi Tingkat Pusat maupun antara kepengurusan Pengurus Pusat Harian dengan kepengurusan Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan atau Pengurus Harian Organisasi Lokal.

BAB IV

YAYASAN-YAYASAN

Pasal 15

(1) Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dapat membentuk Yayasan Taman Iskandar Muda dan yayasan-yayasan lain serta badan-badan khusus tertentu untuk menunjang tugas dan kewajibannya.

 

(2) Yayasan Taman Iskandar Muda didirikan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda bertujuan:

a. mengusahakan penghimpunan dana sosial dan mengelolanya sedemikian rupa, sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal;

b. membantu prasarana dan sarana pendidikan kepada anggota dan warga masyarakat Aceh pada umumnya, yang nyata-nyata tidak berkemampuan untuk membiayai pendidikannya sampai dengan penyelesaian sekolah setingkat SLTA; dan

c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan lain-lain.

 

(3) Kepengurusan Yayasan sebagai berikut:

 

a. Pendiri Yayasan Taman Iskandar Muda adalah Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda;

b. kepengurusan Yayasan Taman Iskandar Muda terdiri dari Dewan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda;

c. minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pembina merupakan ex-officio kepengurusan Taman Iskandar Muda, yang mekanisme penunjukannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, dan Dewan Pembina tersebut harus menjalankan keputusan-keputusan Pengurus Pusat TIM menyangkut Yayasan Taman Iskandar Muda; dan

d. masa jabatan kepengurusan berlangsung 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda untuk melakukan reshufle kepengurusan sewaktu-waktu.

 

Pasal 16

Untuk mengelola lahan dan bangunan Meunasah yang ada di Cabang-cabang TIM, masing-masing Cabang dapat mendirikan Yayasan TIM Cabang, dengan ketentuan kepengurusan Yayasan terkait secara ex-officio dengan kepengurusan Cabang bersangkutan.

Pasal 17

Taman Iskandar Muda berkewajiban melakukan koordinasi dalam upaya pengamanan segala bentuk aset sosial Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya, terutama yang berada di bawah kepengurusan yayasan-yayasan sosial dan keagamaan yang sumber penggalangan dananya berasal dari masyarakat Aceh dan/atau Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

 

BAB V

KEUANGAN

Pasal 18

 

(1) Untuk Kepentingan pembiayaan kegiatan organisasi. Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dapat memprakarsai pembentukan Yayasan, Badan Usaha, dan Koperasi serta unit kegiatan usaha lainnya.

(2) Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dapat menjalin kerjasama dengan Badan Usaha dan Badan Hukum lainnya dalam upaya menghasilkan sumber dana bagi pembiayaan organisasi.

(3) Kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan secara sah, halal, dan tidak mengikat serta mengutamakan kepentingan seluruh anggota.

Pasal 19

(1) Pengurus Cabang mengelola uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda.

(2) Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dapat membentuk badan-badan Khusus untuk mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Waqaf, dan Wasiat.

(3) Badan-badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan ayat (2) dalam melakukan kegiatannya ber-pedoman kepada ketentuan Hukum Islam, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan utuh yang mengikat organisasi serta anggota.

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat TIM, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Juli 2008